JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT, untuk percepatan pembangunan konektivitas desa. Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan, melalui kolaborasi ini, Komdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi, dan menentukan desa mana yang akan menjadi prioritas pembangunan koneksi internetnya di 2026. "Dengan MoU ini, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan kita prioritaskan untuk dibangun koneksinya pada tahun 2026," kata Meutya. Ia juga menyebutkan bahwa masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia belum terkoneksi internet. Maka dari itu, Kementerian Komdigi terus melakukan langkah-langkah konkret dalam memperluas konektivitas. Antara lain seperti, membangun BTS dan titik akses di Papua, menyelenggarakan lelang frekuensi, serta menjalin kerja sama dengan operator seluler untuk pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.
Meutya menegaskan, sinergi antara Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga masyarakat di pedesaan dapat turut merasakan transformasi digital selayaknya di perkotaan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan ketersediaan konektivitas menjadi faktor penting dalam kemajuan desa. "Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal," tuturnya. Melalui kerja sama ini, Yandri berharap, pembangunan infrastruktur konektivitas di pedesaan dapat berjalan lebih tepat sasaran.